Aliansi MPR Pastikan Gelar Aksi Lanjutan Usai Demo di Jalan Medan Merdeka Selatan

Ia menyebut, aksi berikutnya kemungkinan akan digelar sekitar 14 hari setelah demo hari ini selesai.
"Jadi, aksi terdekat di 14 hari kemudian, dan itu akan terus berjalan sesuai dengan skema yang telah kami buat," ungkap dia.
Annur menambahkan, keputusan mengenai bentuk serta agenda aksi selanjutnya akan dibahas dalam forum konsolidasi yang melibatkan seluruh elemen yang tergabung dalam Aliansi MPR.
Ia juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah massa pada aksi berikutnya. Menurut dia, pihaknya mempersilakan mahasiswa dari berbagai universitas maupun kelompok masyarakat sipil lainnya untuk bergabung.
"Kami sangat mengharapkan adanya keterlibatan universitas-universitas lain, universitas-universitas besar di Jakarta, di Indonesia, ataupun masyarakat-masyarakat sipil untuk terus membersamai aksi kami," kata dia.
Saat ditanya mengenai kemungkinan menggelar aksi simbolik menjelang Agustus, Annur mengatakan hal tersebut masih akan dibahas dalam konsolidasi berikutnya.
"Karena keputusan-keputusan untuk aksi ini kan ini orang banyak, ini masyarakat banyak, ini elemen masyarakat dan mahasiswa yang banyak. Sehingga akan kami usahakan, kami bicarakan di konsolidasi-konsolidasi lanjutan," tambah dia.
Untuk diketahui, mahasiswa UNJ dan sejumlah gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (MPR) menggelar demo di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/7/2026) siang.
Berdasarkan poster seruan aksi yang disebarkan melalui akun Instagram resmi @aliansiunjmelawan, unjuk rasa ini bertajuk "Mosi Tidak Percaya Rezim Prabowo Gibran".
"Ketimpangan sosial, pelemahan kedaulatan sipil, dan krisis di berbagai sektor kehidupan menjadi bukti bahwa kepercayaan publik terhadap Kabinet Merah Putih - Prabowo Gibran patut dipertanyakan," tulis keterangan resmi unggahan akun tersebut.
Adapun, Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat membawa tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Kembalikan Kedaulatan Masyarakat Sipil,
2. Bongkar Total Sistem Negara,
3. Selamatkan Pendidikan Indonesia.
Sebelumnya: Polisi Kembali Periksa Ketua DPRD TTU Terkait Kasus Intimidasi terhadap Dokter Icha
Selanjutnya: Perlukah Sanksi untuk Parpol yang Tak Penuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan?
Artikel Terkait
- Soal Mahasiswi Gagal Temui Dedi Mulyadi, Pemkab Solok Selatan Siap Bantu Rachmi
- Ketahanan Mental Argentina, Buah dari Hidup Sulit Bertahun-tahun
- Polisi Tangkap 1 Pencuri Motor di Showroom Tangerang, Pelaku Lain Diburu
- Warga Diimbau Siapkan Cadangan Air Selama Perawatan IPA Hutan Kota
- Kereta Api di Indonesia: Dari Warisan Kolonial hingga Transportasi Andalan
- Jepang Akan Operasikan Kereta Hidrogen Hybrid Pertama pada 2027
- 10 Negara dengan Anggaran Pendidikan Tertinggi dan Terendah, Indonesia di Bawah Vietnam
- Prabowo Ungkit Kalah Pilpres: Tapi Gerakan Koperasi Bersama Saya
