Satgas PRR Kawal Pemulihan Infrastruktur di Nagan Raya dan Bireuen

Peninjauan lapangan difokuskan untuk memastikan berbagai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi segera berlanjut menuju pembangunan infrastruktur permanen yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana.

Di Kabupaten Nagan Raya, Satgas PRR meninjau sejumlah infrastruktur prioritas, mulai dari Jembatan Krueng Lamie, Jembatan Gunongkong, Jalan dan Jembatan Beutong Ateuh, hingga beberapa ruas jalan yang mengalami abrasi akibat gerusan sungai.

Hasil monitoring menunjukkan perlunya percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran sungai, perlindungan badan jalan, serta penyelesaian pembangunan jembatan sebagai solusi permanen untuk menjaga konektivitas masyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/7/2026), tim Satgas PRR meminta pemda bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, BWS Aceh, BPJN, dan instansi terkait segera memperkuat koordinasi agar penanganan permanen dapat dipercepat sehingga akses masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik kembali berjalan optimal.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Jembatan Gunongkong yang hingga kini belum dapat difungsikan setelah terdampak banjir bandang.

Satgas PRR meminta pemda memastikan pembangunan jembatan tersebut tetap menjadi bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Hal itu dilakukan sembari mendorong percepatan pembangunan jembatan darurat melalui koordinasi dengan Pemprov Aceh dan Satgas Jembatan TNI agar kebutuhan masyarakat dapat segera terlayani sebelum konstruksi permanen dilaksanakan.

Sementara tiu, di Kabupaten Bireuen, Satgas PRR memusatkan perhatian pada rehabilitasi Bendung Pante Lhong dan saluran primer Aramco, pembangunan Jembatan Pante Lhong, serta pekerjaan revetment dan jetty sebagai satu kesatuan sistem pengendalian sungai dan irigasi.

Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan air untuk sekitar 6.562 hektar (ha) lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman abrasi dan perubahan alur sungai.

“Perbaikan bendung, saluran primer, pembangunan jembatan, serta pengamanan sungai perlu diselesaikan secara terpadu agar fungsi irigasi, perlindungan infrastruktur, dan konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal,” tulis tim Satgas PRR dalam laporannya.

Selain itu, Satgas PRR turut menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan pekerjaan antara BWS Aceh, BPJN, pemda, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui pembangunan terintegrasi, infrastruktur permanen yang dibangun tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko bencana pada masa mendatang.

Selain mengawal pekerjaan di lapangan, Satgas PRR juga menindaklanjuti berbagai masukan pemda kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk percepatan penyelesaian sejumlah jembatan strategis yang masih menjadi kendala mobilitas masyarakat.